Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengeluarkan kebijakan bagi pelajar di daerahnya yang memancing kontroversi. Tak cukup mengirim siswa "nakal" ke barak militer, KDM mengeluarkan aturan jam malam.
Dalam surat edaran 23 Mei lalu, pelajar dilarang 'keluyuran' mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB. Hal itu disebut untuk menekan angka kriminalitas, mencegah pelajar terlibat balap liar, mabuk-mabukan, hingga aksi begal. Aparat hingga kades dikerahkan untuk penegakan aturan tersebut. Sejumlah daerah yang mulai memberlakukan jam malam antara lain Cianjur, Sukabumi, Bandung dan Depok.
Sepaket dengan larangan jam malam, pelajar di Jawa Barat juga bakal masuk sekolah jam 6.30 pagi. Penolakan muncul dari Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat yang menganggap aturan itu memberatkan dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial.
Lebih jauh soal kontroversi "paket disiplin" pelajar ala KDM ini, kita bahas di Ruang Publik KBR bersama Pakar Pendidikan Itje Chodidjah dan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan.

Tren peningkatan kasus COVID-19 belakangan terjadi di kawasan Asia seperti Hongkong, Korea Selatan, termasuk Asia Tenggara. Thailand berada di urutan pertama dengan lebih dari 16.600 kasus baru dan enam kematian dalam periode 4-10 Mei 2025. Disusul negara tetangga Malaysia dan Singapura.
Hingga Senin (02/06), pemerintah Indonesia menyatakan belum akan memperketat aturan perjalanan masuk dan ke luar negeri.
Salah satunya karena data Kementerian Kesehatan justru menunjukkan tren penurunan kasus Covid-19 di tanah air. Kasus konfirmasi mingguan disebut turun dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20 tahun 2025, dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1.
Hal ini bertolak belakang dengan prediksi kalangan epidemiolog yang menyebut potensi lonjakan kasus di dalam negeri.
Benarkah kasus Covid-19 dalam negeri menurun seperti yang diklaim pemerintah? Apa yang perlu kita cermati dari tren peningkatan kasus Covid di kawasan Asia?
Di Ruang Publik KBR, kita bahas lebih dalam tema ini bersama Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, drg. Widyawati, MKM dan Pakar Global Health Security Griffith University dan Yarsi, Dr. Dicky Budiman, PhD.

Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar secara gratis di sekolah negeri dan swasta untuk jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Selasa (27/5/2025) lalu MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan tiga pemohon individu terkait Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
MK menyatakan frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam pasal tersebut menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi, dalam kondisi tertentu, terdapat peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Putusan MK ini tentu jadi sejarah baru bagi pendidikan Indonesia. Namun, seperti apa kesanggupan untuk menjalankan putusan tersebut? Bagaimana pemerintah seharusnya mempersiapkan anggaran serta kesiapan tenaga pendidik jika sekolah digratiskan?
Topik ini akan kita bahas di Ruang Publik KBR bersama Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Aris Adi Leksono, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).